Tag

Satu Mei diperingati sebagai hari buruh Internasional atau May Day. Di negara-negara maju atau negara berorientasi kiri, Mayday merupakan hari kemenangan buruh, diliburkan dan diperingati besar-besaran.

Begitulah kurang lebihnya paragraf pertama wacana yang diterbitkan sebuah koran ternama di Semarang. Kalimat ini sangat menarik karena wacana selanjtunya mengkritisi mengenai keberadaan buruh di Indonesia yang masih jauh dari kata-kata layak. Padahal istilah Kebutuhan Hidup Layak acap kali dipakai sebagai patokan pensejajaran UMR tiap kota apakah telah memenuhi syarat ataukah belum.

Sebagaimana kenyataannya, di hampir setiap kota di Indonesia, belum menerapkan Upah minimum yang memenuhi KHL. Sebagai contoh di Jawa Tengah, upah minimum kota/kabupaten masih berkisar antara 500 ribu sampai 600 ribu rupiah. Jelaslah bahwa kaum buruh di Indonesia belum mendapatkan perhatian yang sesuai. Padahal, buruh adalah roda penggerak jalannya perekonomian bangsa. Bisa dibayangkan tanpa buruh, kegiatan produksi tidak berjalan dan akhirnya berpengaruh pada perekonomian negara.

Hal yang sama tampak pada nasib para guru. Adalah kebetulan bahwa peringatan hari buruh Internasional adalah tanggal 1 Mei, sedangkan Hari Pendidikan Nasional adalah tanggal 2 Mei. Namun selain itu ternyata nasib guru juga kurang lebih sama dengan nasib para buruh. Guru, walaupun di dalam Undang Undang telah ada aturan yang tegas mengenai anggaran Pendidikan sebesar 20%, namun nasib guru masih belum jelas. Masih ada guru swasta yang digaji 150.000 per bulan. Bisa dibayangkan dengan gaji yang diperoleh bagaimana kesulitan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan, sandang dan papan. Bahkan mungkin memenuhi kebutuhan pangan saja kesulitan.

Memang, hal ini nyata. Walaupun bagi guru negeri hal tersebut sudah tidak menjadi masalah. Karena gaji PNS sudah melebihi UMR. Namun bagi guru swasta yang berada di bawah yayasan atau lembaga swasta, masalah gaji masih merupakan masalah pokok. Walaupun ada juga guru swasta yang telah memperoleh gaji yang tidak kecil namun masih lebih banyak guru yang mengajar sebagai tenaga pendidikan di yayasan yang lemah dalam dana.

Di MTs Al-Manar sendiri, walaupun telah memiliki induk yayasan, namun gaji guru masih belum memadai. Untuk mendapatkan nominal 450.000 per bulan saja, seorang guru harus mengajar 18 jam karena satu jamnya dihargai Rp. 10.000 dan masih harus merangkap sebagai Tenaga Tata Usaha, Penjaga Perpustakaan, Wali Kelas dan Pengelola Laboratorium Komputer. Sedangkan di guru dengan status swasta (GTT) di Sekolah Negeri di jenjang yang sama hanya dengan mengajar 18 jam bisa memperoleh lebih dari 450.000 per bulan.

Memang, menaikkan kesejahteraan guru bukanlah hal yang sederhana. Bagi sebuah yayasan, menaikkan nominal gaji dari 10.000 menjadi 15.000 saja harus melalui rapat khusus yang sering menghasilkan keputusan yang mencengangkan. Gaji tidak jadi dinaikkan karena alasan kasihan pada siswa. Sebagian besar siswa yang sekolah di lembaga tersebut adalah putra-putri dari keluarga tidak mampu, orang tuanya petani, atau buruh kasar.

Dapat dilihat bahwa nasib buruh dan guru adalah sama. Bahkan di kondisi tertentu, guru bernasib lebih malang daripada buruh. Bila buruh mendapatkan UMR, masih banyak guru yang gajinya di bawah UMR. Dapat pula dilihat bahwa apabila nasib buruh meningkat dengan kesejahteraannya, maka nasib guru tampaknya juga akan naik. Namun apakah harus menunggu nasib buruh membaik baru guru memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan? Lantar kapan urusan siswa-siswi dikedepankan?